Memulihkan Nama Baik DPR (Harian Detik)

Image

Memulihkan Nama Baik DPR RI

 Oleh Yasmi Adriansyah

Kritisisme terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI seakan tak pernah lekang. Salah satu aspek yang kerap menjadi bahan kritikan adalah kunjungan para anggotanya ke luar negeri. Sebagai misal, Harian Detik (16/5/12) mereportasekan bahwa sebuah kunjungan delegasi DPR baru-baru ini ke Portugal ditengarai telah ditutup-tutupi. Mahasiswa Indonesia setempat yang biasa bersuara kritis menganggap hal tersebut disengaja guna menghindari kritisisme kepada DPR.

Fenomena di atas seolah menambah deretan panjang kritisisme terhadap lembaga DPR. Padahal belum terlalu lama publik Indonesia dikejutkan oleh video yang beredar luas di dunia maya. Tepatnya, sebuah video berdurasi beberapa menit yang berisi pernyataan sikap Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Berlin menolak kunjungan rombongan anggota ke Jerman. Belum lagi jika ditambahkan dengan insiden antara Komisi 8 DPR dengan PPI Australia pada tahun 2011 lalu. Saat itu, Komisi 8 DPR terpaksa menanggung malu karena ketahuan tidak memiliki alamat surat elektronik resmi sebagai jalur komunikasi mereka kepada publik.

Pertanyaannya, sampai kapan hal ini terus berulang? Bukankah sebaiknya DPR RI berjuang memulihkan nama baik? Apakah tidak ada upaya pemberdayaan para anggota sehingga mereka dapat kembali meraih kepercayaan publik yang nyaris punah? Sejatinya, tidak banyak pilihan bagi DPR (dan tentu saja para anggotanya) kecuali menghindar dari perilaku atau kebiasaan institusi yang selama ini banyak menuai kritik. Karena dengan cara itulah mereka dapat mereduksi antipati publik terhadap DPR sebagai lembaga terhormat.

Sebagai contoh, kepergian anggota DPR ke luar negeri seharusnya tidak dilakukan dalam format rombongan, apalagi dengan membawa istri ataupun suami. Kunjungan yang bersifat masif sangat menyolok mata dan melukai perasaan rakyat yang tak sedikit masih berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar. Sudah bukan rahasia pula bahwa kunjungan yang masif identik dengan kompleksitas pelayanan kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri yang notabene seharusnya lebih banyak melayani publik, bukan pejabat.

Di sisi lain, para anggota DPR seharusnya dapat semakin menunjukkan prestasi mereka di hadapan publik. Dalam literatur, salah satu prestasi yang kerap mendapatkan notasi adalah aksi dan eksistensi selaku ‘entrepreneur kebijakan’ (policy entrepreneurs).

Entrepreneur kebijakan adalah para aktor politik yang dapat memengaruhi proses kebijakan publik. Mereka terdiri dari para akademisi, lembaga riset, pengusaha, pimpinan organisasi sosial-kemasyakatan, dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya. Tentu saja para anggota DPR seyogianya memiliki kapasitas sebagai entrepreneur kebijakan, tidak saja dalam konteks kelembagaan namun juga dalam kapasitas individu yang memiliki pengaruh kuat dalam formulasi kebijakan publik.

Dalam literatur kebijakan luar negeri, studi dari Carter et al (Setting a Course: Congressional Foreign Policy Entrepreneurs in Post-World War II US Foreign Policy, 2004) menunjukkan bahwa sejumlah legislator di AS memegang peranan penting dalam penentuan kebijakan luar negeri sang negeri adidaya. Karena itu pula mereka mendapatkan pengakuan sebagai entrepreneur kebijakan yang berpengaruh terhadap sejumlah kebijakan strategis di negeri Paman Sam tersebut.

Tentu saja upaya menjadi entrepreneur kebijakan tidaklah mudah, namun tidak juga diperlukan ‘ilmu roket’ untuk menuju ke arah tersebut. Para anggota dewan yang telah terpilih melalui seleksi kepartaian, seleksi pemilihan umum, dan juga seleksi di dalam lembaga DPR itu sendiri sejatinya telah memiliki intelektualitas, pengalaman, dan jejaring yang kuat. Adapun yang diperlukan adalah pemberdayaan, baik secara individu maupun kelembagaan.

Kembali ke studi Carter di atas, disebutkan bahwa para legislator yang menjadi entrepreneur kebijakan di AS sangatlah aktif mengisi ruang publik. Mereka tampil dalam wawancara, menulis artikel-opini di media massa, menulis artikel di jurnal ilmiah, dan beradu argumen dalam berbagai momen debat publik. Intinya, mereka aktif menunjukkan jati diri, pandangan dan berbagai kontribusi dalam proses perumusan kebijakan.

Di sisi lain, entrepreneur kebijakan tidak selalu harus memperjuangkan ide dan pandangannya melalui ‘pengeras suara’. Sebagian dari mereka ada yang bergerak secara diam-diam, tergantung dari esensi isu yang diperjuangkan. Seorang senator terkemuka AS pernah berujar bahwa ia berkomunikasi secara pribadi kepada presiden dari Partai Demokrat, dan sisi lain berkomunikasi secara ‘publik’ jika berhadapan dengan presiden dari Partai Republik.

Berangkat dari pemaparan di atas, kiranya sudah menjadi urgensi bagi para wakil rakyat Indonesia untuk lebih menunjukkan prestasi, termasuk sebagai entrepreneur kebijakan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mempromosikannya? Mudah saja. Dalam era kuatnya pengaruh dunia maya, para anggota DPR dapat memanfaatkan berbagai kanal media sosial guna mengedepankan jati diri, pandangan dan kontribusi dalam proses bernegara.

Ketika semua upaya – reduksi perilaku negatif dan pemberdayaan diri selaku entrepreneur kebijakan – semakin diketahui publik, bukan tak mungkin citra DPR RI dapat dipulihkan. Atau bahkan, kelak para anggotanya suatu saat dapat mengakhiri tugas dengan sebutan ‘negarawan’. Semoga.

*** Penulis adalah kandidat PhD di School of Politics and International Relations, Australian National University, Canberra

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s